Watuagung, 22 Juli 2025 —
Desa Watuagung mendapatkan kehormatan sebagai salah satu lokasi strategis dalam kegiatan survei nasional bertajuk “Masalah Sosial Kemasyarakatan dan Konsolidasi Demokrasi Tahun 2025”, yang digelar oleh Indikator Politik Indonesia dan berlangsung di seluruh 38 provinsi Indonesia.
Survei ini telah mendapatkan dukungan resmi dari berbagai lembaga pemerintah, mulai dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui Surat Keterangan Penelitian Nomor 200/1255/Polpum, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Rekomendasi Nomor 000.9/840/2025.
Kegiatan di Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juli hingga 15 Agustus 2025, dan akan melibatkan warga di beberapa RT terpilih berdasarkan metodologi internal tim survei. Desa Watuagung termasuk dalam daftar tersebut, dan dipimpin langsung oleh Munib Abadi, Koordinator Survei PT Indikator Politik Indonesia bersama penanggung jawab utama Fauny Hidayat serta tim peneliti berjumlah lebih dari 40 orang.
Menanggapi kegiatan ini, warga Desa Watuagung menunjukkan sikap yang luar biasa: terbuka, antusias, namun tetap kritis dan waspada. Diskusi hangat terjadi di grup WhatsApp komunitas, di mana tokoh-tokoh RW, RT, Karang Taruna, hingga pemuda desa menyuarakan pentingnya koordinasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
“Meskipun sudah ada surat resmi dari pemerintah desa, tetap perlu ada pemberitahuan langsung ke RT/RW agar warga tidak resah. Kita perlu waspada, ini zaman rawan penipuan,” tegas salah seorang warga Desa Watuagung dalam Grup WA InfoDesa.
Warga juga menyoroti pentingnya pencantuman tanggal berlaku surat izin untuk menghindari penyalahgunaan, serta perlunya penyampaian data titik RT yang akan dikunjungi secara akurat dan tidak sepihak.
“Survei resmi biasanya lewat desa dulu, baru disesuaikan dengan rumus (metodologi internal tim survei), setelah ketemu jumlah RT dan RT mana saja yang akan dikunjungi, lalu pihak pemdes memberitahukan ke Ketua RT lewat telpon atau WA. Jadi tidak semua RT pasti dikunjungi,” terang perwakilan dari Pemdes.
Dalam hal ini Pemerintah Desa Watuagung mengakui adanya kelalaian dalam komunikasi awal terkait kegiatan survei ini. Surat resmi telah diterima, namun belum sempat disebarkan secara luas ke Ketua RT karena kesibukan di kantor desa. Hal ini sempat menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
“Kami mohon maaf atas keterlambatan informasi. Ke depan akan kami pastikan koordinasi dilakukan lebih cepat dan jelas, terutama lewat saluran RT/RW,” ujar salah satu staf pemerintah desa.
Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan keterlibatan Desa Watuagung dalam pembangunan nasional, namun juga memperlihatkan semangat gotong royong dan kehati-hatian warganya. Dari kesiapsiagaan dalam menerima tamu survei hingga upaya menjaga data dan keamanan sosial, Watuagung menunjukkan bahwa partisipasi demokrasi bisa dibangun dari desa.
Pemerintah desa mengimbau seluruh warga untuk tetap bersikap ramah namun waspada, dan selalu menanyakan identitas serta keperluan setiap tamu yang datang. Sementara bagi tim survei, dimohon agar menjunjung tinggi etika kunjungan dengan memperlihatkan dokumen resmi dan berkoordinasi dengan Ketua RT/RW sebelum memulai kegiatan.